Sekretaris Partai Golkar Sumut, Ilhamsyah.
Opsiberita.com - Pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina), dalam surat nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024 tentang Tindak lanjut surat rekomendasi Bawaslu nomor : 098/PP.00.02/K.SU-11/2024 yang menyatakan surat rekomendasi itu cacat hukum, membuat Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut), Ilhamsyah angkat bicara.
Ilhamsyah menilai pernyataan KPU Madina itu tak memiliki dasar. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Pemilu, rekomendasi Bawaslu mengikat. Sehingga KPU Madina harus segera menindaklanjuti rekomendasi itu.
"Apa dasar KPU Madina menyatakan rekomendasi Bawaslu itu cacat hukum. KPU tidak mengeluarkan pernyataan cacat hukum. Karena terkait rekomendasi itu, KPU sendiri belum mengujinya. Dan yang berhak menilai itu cacat hukum atau tidak itu DKPP," tegas Ilhamsyah.
Politisi Partai berlambang pohon beringin ini pun menilai Bawaslu Sumut sudah meneruskan laporan dari Tim Pemenangan “On Ma” ke Bawaslu Madina. Sehingga dalam laporan tersebut, secara hukum sudah melewati proses penilaian dari para komisioner Bawaslu di Sumut.
"Laporan Tim “On Ma” ke Bawaslu Sumut langsung diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Madina. Atas dasar ini, Bawaslu Sumut sudah menilai dan menguji secara Undang-undang, bahwa diduga terdapat kesalahan administratif. Sehingga atas dasar apa KPU Madina menyatakan itu cacat hukum,"tandasnya.
Ilhamsyah pun menyesalkan dalam surat itu, KPU Madina juga membuka ruang untuk melakukan perbaikan berkas calon yang belum memenuhi syarat (BMS) dan/atau tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut.
Hal itu imbuhnya, terdapat dengan kalimat memerintahkan paslon yang bersangkutan mengantar LHKPN sesuai SE KPK Nomor 13 tahun 2024 tersebut.
”Apa alasannya, jadi selama ini ternyata mereka tidak tahu ada SE KPK Nomor 13 tahun 2024 tersebut. Dan apakah tidak melanggar aturan, masa perbaikan berkas itu sudah lewat dan tidak bisa dibuka lagi tanpa membatalkan keputusan sebelumnya. Itulah prosedurnya, sementara besok tanggal 27 kita sudah pencoblosan”, tegasnya.
Kemudian melihat peristiwa ini, Ilham menjelaskan DPD Partai Golkar Sumut siap melaporkan ke DKPP. Hal ini dikarenakan tim DPD Golkar Sumut menduga ada ketidaknetralan pelaksana Pilkada di Madina.
"Kita dari DPD Golkar Sumut akan dampingi dan kawal proses pelaporan ke DKPP. Sesuai dengan perintah DPP Golkar, kita akan mengawal semua calon yang diusung Partai Golkar khususnya di Sumut," tutupnya. (ob/adm)
